Acara ini diselenggarakan oleh Jejaring Para Penggiat Pembangunan Ketahanan Keluarga Indonesia (GiGa Indonesia) yang sekaligus dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-XXVI.
Dalam kesempatan yang sama akan diinisiasi pembentukan Dewan Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia dalam rangka mengawal bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga Indonesia.
Sekretaris Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia yang juga panitia acara, Mila, mengharapkan peserta yang telah mendaftar agar dapat hadir tepat waktu karena acara akan mulai sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam undangan.
Bagi yang membawa anak kecil bisa ke Lantai 7 ada layanan khusus koleksi anak-anak. Selain itu, disampikan juga bahwa undangan/ peserta tidak diperbolehkan membawa makanan/ minuman masuk Ruangan Auditorium Perpusnas sebagai telah diatur.
"Jika ada hal yang ingin dikonfirmasi silahkan bisa menghubungi saya, Mila, di nomor WhatsApp 085221138651," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Euis Sunarti dikenal bukan saja sebagai akademisi, ia juga sekaligus praktisi dan inisiator dalam beberapa dalam masalah ketahanan dan peradaban.
Profesor Euis adalah kepala Pusat Studi Bencana LPPM-IPB dan merupakan pendiri Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB).
Selain itu, ia merupakan koordinator penelitian FPT-PRB, pemrakarsa dan deklarator pendirian Platform Nasional PRB, ketua kelompok kerja sosiodemografi Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), serta anggota Dewan Pengarah Planas PRB (2015-2017).
Euis Sunarti adalah inisiator, pendiri, dan ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia sejak 2014. Euis Sunarti juga aktif sebagai pemangku kebijakan terkait Wilayah Ramah Keluarga. Selain itu, Euis merupakan inisiator Gerakan Kebaikan Keluarga Indonesia.
Nama Euis Sunarti sempat menarik perhatian media saat ia menjadi salah satu akademisi yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperluas cakupan KUHP agar secara eksplisit melarang zina (bak dalam ikatan maupun di luar ikatan pernikahan), perkosaan (kepada perempuan maupun laki-laki), dan larangan cabul sesama jenis (pada semua kelompok umur) pada 2016 sampai 2017.
Akan tetapi, setelah proses sidang dan pertimbangan yang panjang, permohonan ini ditolak oleh MK pada tanggal 14 Desember 2017 karena MK menganggap perluasan cakupan KUHP bukan merupakan kewenangan MK, tetapi merupakan kewenangan lembaga pembuat hukum seperti DPR.
Namun demikian, terdapat 4 dari 9 hakim yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang menyatakan bahwa MK bukan hanya berwenang namun hendaknya mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. []
