Berikut ini tulisan dan pandangan pandangan Muhammad Azwar, SH anggota TPS (TIM Pemerhati Santan). Beberapa waktu lalu, Sebelumnya H. Bachtiar selaku tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh di Desa Santan, melalui buku tamu web ini meminta agar ada salah satu rekan pelajar atau mahasiswa dari Desa Santan yang bisa menulis artikel untuk diangkat kepermukaan terkait penyelenggaraan Otonomi Daerah (OTDA) dan pengaruhnya terhadap Desa Santan selama ini. Muhammad Azwar dengan ketekunan dan sisa waktu disela sela kesibukannya masih menyempatkan diri untuk memenuhi permintaan tersebut.
Karena tulisan ini cukup panjang (sekitar 5 halaman), maka kami hanya memposting sebagiannya saja pada halaman web ini. Tapi tidak usah khawatir, kami sediakan link untuk mendownload keseluruhan file tersebut dalam bentuk dua format, yaitu PDF (Acrobat Reader) dan Microsoft Word. Berikut antara lain tulisan Azwar tersebut:
DOWNLOAD | 
DOWNLOAD
Karena tulisan ini cukup panjang (sekitar 5 halaman), maka kami hanya memposting sebagiannya saja pada halaman web ini. Tapi tidak usah khawatir, kami sediakan link untuk mendownload keseluruhan file tersebut dalam bentuk dua format, yaitu PDF (Acrobat Reader) dan Microsoft Word. Berikut antara lain tulisan Azwar tersebut:
Salah satu produk Reformasi tahun 1998 adalah lahirnya UU 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dimana didalamnya diatur otonomi daerah yang berarti pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya masing-masing, meski beberapa kewenangan masih dipegang oleh pemerintah pusat seperti pertahanan nasional.
Sejak disahkan Mei 1999 dan mulai berlaku efektif Januari 2001, polemik revisi UU No 22 Tahun 1999 berlangsung seru, kemudian lahirlah Revisi menjadi UU No 32 tahun 2004. Entah kenapa UU yang baru berlaku 3 tahun kembali direvisi, yang jelas revisi UU tersebut merupakan keniscayaan.
Banyaknya substansi (pasal) yang dinilai salah/lemah atau yang bersifat multitafsir menyebabkan kesimpangsiuran dalam praktik bergayut dengan munculnya tuntutan baru seperti reformasi elektoral bagi pemilihan kepala daerah langsung atau pembaruan arsitektur fiskal yang lebih berimbang antardaerah (horizontal) maupun pusat (vertikal) merupakan alasan yang melatarinya. Apapun alasannya Revisi yang terjadi sarat kepentingan pusat agar daerah masih bisa dikendalikan seperti layaknya seekor ayam dimana kepalanya dibiarkan bebas namun ekornya dipegang.
DOWNLOAD | DOWNLOAD
