KALTIMTODAY -- SEPERTI biasa, Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah di Indonesia yang dikenal sebagai penghasil minyak tidak pernah luput dari kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini sebagaimana sering terjadi di Kota Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan daerah-daerah lainnya di Etam.
Padahal, seperti Kota Minyak Balikpapan, adalah kota tempat Pertamina UP V mengolah minyak mentah menjadi aneka jenis bahan bakar minyak untuk memenuhi 26 persen kebutuhan BBM nasional.
Industri kimia dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) masih didominasi industri di Kaltim seperti minyak dan gas bumi serta batu bara. Di samping itu, perkebunan kelapa sawit juga kian meningkat. Sekarang tinggal bagaimana supaya pengelolaan SDA lebih bertanggungjawab.
Sementara bidang lain seperti industri kimia dan pupuk, juga menjadi andalan Kaltim. Belum lagi ketika Proyek Maloy di Kutai Timur kelak menjadi kawasan industri dan pelabuhan internasional. Ini tentu menjadi tantangan berat bagi Kaltim. Jika proyek Maloy ini kelak tidak ditopang dengan ketersediaan bahan bakar yang memadai bisa jadi akan memberi efek domino pada iklim dan sektor usaha lainnya.
Lalu, apa yang mungkin menjadi kendala?. Persoalannya mungkin adalah ketersediaan infrastruktur dan bahan bakar minyak. Terbatasnya dana dari pusat ternyata memang belum bisa memenuhi perbaikan infrastruktur secar merata di Kaltim. Inilah saya kira yang akan menjadi penghambat melesatnya perekonomian Kaltim.
Namun di balik itu, ketersediaan bahan bakar yang berkualitas ternyata banyak digunakan untuk diperjual belikan di luar Kaltim. Dan, tak mengherankan kalau kita jarang mendengar berita bahwa daerah Jawa tidak ada anteran BBM yang mencolok.
Sedangkan Kaltim sendiri sebagai penghasil bahan bakar sering kali dilanda krisis BBM, bahkan sampai hari ini. Inilah yang seringkali membuat masyarakat mengeluh. Sehingga timbullah demonstrasi berbagai elemen di Kaltim yang memprotes bahan bakar minyak yang kurang peruntukkannya di lokal Kaltim sendiri dengan alasan agar devisa dalam negeri bertambah. Namun, bagaimana kenyataannya?!.
Tanggungjawab Pemerintah
Pemerintah daerah, Pertamina dan polisi harus lebih pintar mendeteksi dugaan permainan para spekulan pasar di balik kelangkaan BBM di Kaltim. Apalagi menjelang kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu terasa sekali penaruhnya. Tentu menjadi sebuah ironi, berapa pun kuota BBM ditambah, tetap saja tak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi khususnya rakyat kecil yang perekonomiannya sudah minim ditambah kenaikan BBM yang akan membuat mereka semakin tercekik perekonomiannya.
Kalau hukum pasokan (suplay) dan permintaan (demand) berjalan normal, logikanya pasti tak ada antrean berkilo-kilo meter, karena stok yang ada cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun kenyataan yang ada berlawanan dengan logika itu. Mengantisipasi kelangkaan BBM di SPBU yang menimbulkan antrean panjang, pemerintah daerah, Pertamina dan polisi seharusnya lebih sigap dan sudah mengantisipasi kebutuhan BBM paska kenaikan.
Seharusnya pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, turun ke lapangan untuk memantau dan menertibkan pembelian BBM yang berlebihan oleh oknum penimbun. Yang lebih harus ditinjau ulang adalah ada juga truk-truk tambang yang seharusnya menggunakan BBM industri, tapi ikut antre di SPBU. Ini semestinya bisa ditertibkan karena perusahaan tambang sepatutnya tak menggunakan BBM bersubsidi. Jenis BBM yang disubsidi pemerintah seharusnya hanya untuk rakyat, bukan untuk industri pertambangan dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit.
Saya mengharapkan Satgas Anti Penyimpangan Penggunaan BBM dapat menertibkan dan menindak tegas para spekulan BBM, termasuk truk-truk tambang dan kebun kelapa sawit yang tidak seharusnya mengisi bahan bakar di SPBU.
Pemerintah daerah, Pertamina dan polisi jangan kalah pintar dengan para spekulan dan pengusaha-pengusaha tambang nakal. Untuk mengurangi kepanikan dan mencegah spekulasi, mekanisme pembatasan pembelian saya pikir perlu diterapkan. Misalnya pembatasan pembelian BBM untuk mobil-mobil dinas dan mobil-mobil pribadi pejabat.
Mereka ini bisa memberikan contoh yang baik kepada rakyat, sekaligus sebagai sosialisasi pembatasan pembelian BBM subsidi untuk mobil-mobil pribadi yang diberlakukan juga oleh pemerintah. Semoga saja.
*Penulis adalah siswi di SMA Negeri 1 (SMANSA) Kota Bontang, Kalimantan Timur.
Padahal, seperti Kota Minyak Balikpapan, adalah kota tempat Pertamina UP V mengolah minyak mentah menjadi aneka jenis bahan bakar minyak untuk memenuhi 26 persen kebutuhan BBM nasional.
Industri kimia dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) masih didominasi industri di Kaltim seperti minyak dan gas bumi serta batu bara. Di samping itu, perkebunan kelapa sawit juga kian meningkat. Sekarang tinggal bagaimana supaya pengelolaan SDA lebih bertanggungjawab.
Sementara bidang lain seperti industri kimia dan pupuk, juga menjadi andalan Kaltim. Belum lagi ketika Proyek Maloy di Kutai Timur kelak menjadi kawasan industri dan pelabuhan internasional. Ini tentu menjadi tantangan berat bagi Kaltim. Jika proyek Maloy ini kelak tidak ditopang dengan ketersediaan bahan bakar yang memadai bisa jadi akan memberi efek domino pada iklim dan sektor usaha lainnya.
Lalu, apa yang mungkin menjadi kendala?. Persoalannya mungkin adalah ketersediaan infrastruktur dan bahan bakar minyak. Terbatasnya dana dari pusat ternyata memang belum bisa memenuhi perbaikan infrastruktur secar merata di Kaltim. Inilah saya kira yang akan menjadi penghambat melesatnya perekonomian Kaltim.
Namun di balik itu, ketersediaan bahan bakar yang berkualitas ternyata banyak digunakan untuk diperjual belikan di luar Kaltim. Dan, tak mengherankan kalau kita jarang mendengar berita bahwa daerah Jawa tidak ada anteran BBM yang mencolok.
Sedangkan Kaltim sendiri sebagai penghasil bahan bakar sering kali dilanda krisis BBM, bahkan sampai hari ini. Inilah yang seringkali membuat masyarakat mengeluh. Sehingga timbullah demonstrasi berbagai elemen di Kaltim yang memprotes bahan bakar minyak yang kurang peruntukkannya di lokal Kaltim sendiri dengan alasan agar devisa dalam negeri bertambah. Namun, bagaimana kenyataannya?!.
Tanggungjawab Pemerintah
Pemerintah daerah, Pertamina dan polisi harus lebih pintar mendeteksi dugaan permainan para spekulan pasar di balik kelangkaan BBM di Kaltim. Apalagi menjelang kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu terasa sekali penaruhnya. Tentu menjadi sebuah ironi, berapa pun kuota BBM ditambah, tetap saja tak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi khususnya rakyat kecil yang perekonomiannya sudah minim ditambah kenaikan BBM yang akan membuat mereka semakin tercekik perekonomiannya.
Kalau hukum pasokan (suplay) dan permintaan (demand) berjalan normal, logikanya pasti tak ada antrean berkilo-kilo meter, karena stok yang ada cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun kenyataan yang ada berlawanan dengan logika itu. Mengantisipasi kelangkaan BBM di SPBU yang menimbulkan antrean panjang, pemerintah daerah, Pertamina dan polisi seharusnya lebih sigap dan sudah mengantisipasi kebutuhan BBM paska kenaikan.
Seharusnya pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, turun ke lapangan untuk memantau dan menertibkan pembelian BBM yang berlebihan oleh oknum penimbun. Yang lebih harus ditinjau ulang adalah ada juga truk-truk tambang yang seharusnya menggunakan BBM industri, tapi ikut antre di SPBU. Ini semestinya bisa ditertibkan karena perusahaan tambang sepatutnya tak menggunakan BBM bersubsidi. Jenis BBM yang disubsidi pemerintah seharusnya hanya untuk rakyat, bukan untuk industri pertambangan dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit.
Saya mengharapkan Satgas Anti Penyimpangan Penggunaan BBM dapat menertibkan dan menindak tegas para spekulan BBM, termasuk truk-truk tambang dan kebun kelapa sawit yang tidak seharusnya mengisi bahan bakar di SPBU.
Pemerintah daerah, Pertamina dan polisi jangan kalah pintar dengan para spekulan dan pengusaha-pengusaha tambang nakal. Untuk mengurangi kepanikan dan mencegah spekulasi, mekanisme pembatasan pembelian saya pikir perlu diterapkan. Misalnya pembatasan pembelian BBM untuk mobil-mobil dinas dan mobil-mobil pribadi pejabat.
Mereka ini bisa memberikan contoh yang baik kepada rakyat, sekaligus sebagai sosialisasi pembatasan pembelian BBM subsidi untuk mobil-mobil pribadi yang diberlakukan juga oleh pemerintah. Semoga saja.
*Penulis adalah siswi di SMA Negeri 1 (SMANSA) Kota Bontang, Kalimantan Timur.
