COBA Anda lihat media massa saat ini. Baik cetak, online, maupun elektronik, hampir semua mengabarkan tentang "kekisruhan", "kerusuhan", dan "keonaran".
Setiap hari kita disuguhi dengan berbagai macam "pertikaian", yang selanjutnya mendatangkan hujan kritik dan perdebatan.
Situasi demikian tentu tidak kondusif untuk perjalanan bangsa ke depan. Sebagian besar energi akan terkuras untuk menjawab isu demi isu, sehingga disadari atau tidak, konsentrasi yang berkaitan erat dengan kualitas kinerja bisa terus-menerus menurun. Akibatnya, akan tercipta budaya reaktif, yang mengundang banyak keputusan baru, tetapi juga berpotensi mengundang banyak masalah baru.
Satu yang paling fundamental untuk kita kaji dalam kesempatan ini adalah masalah pendidikan. Baru-baru ini diberitakan bahwa pemerintah Indonesia sudah menyiapkan kurikulum baru untuk siswa tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Kurikulum ini nantinya dapat diterapkan pada tahun ajaran 2013-1014.
Perubahan kurikulum kali ini terbilang cukup drastis dan ujug-ujug. Guru Besar Ekonomi SDM Universitas Andalas Elfindri menyebut fakta itu sebagai sebuah ketergesa-gesaan dan merupakan bentuk pekerjaan kurang nalar, seperti disampaikan dalam opininya di Harian Republika (21/11).
Bagaimana mungkin, catat Elfindri, hanya dengan sebuah tim ad hoc yang dibentuk setelah kritik Wapres Boediono, tiba-tiba kurikulum pendidikan secepat itu berubah.
Padahal, perubahan kurikulum menurut Elfindri, harus didahului oleh serangkaian kajian ilmiah teknis. Selanjutnya, hasilnya shahih dan mudah diimplementasikan untuk mencapai sasaran-sasaran pendidikan. Jika tidak, semua itu bukan tidak mungkin malah akan menuai masalah di kemudian hari.
Wajar jika kemudian banyak pihak yang mempertanyakan keputusan Kemendikbud yang akan melakukan perubahan kurikulum pada tahun pelajaran 2013/2014. Satu di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Lody Paat di laman berita Kompas.com.
Pihaknya mengatakan bahwa pemerintah harus menjelaskan alasan perubahan kurikulum secara jelas pada masyarakat. Ada kewajiban untuk menunjukkan penelitian kurikulum yang pemerintah lakukan dan apa hasilnya sehingga harus diubah.
Sementara itu Agung Laksono sebagaimana diberitakan Harian Media Indonesia (22/11) mengungkapkan bahwa tujuan pergantian kurikulum itu merupakan keniscayaan, terutama untuk mempersiapkan Indonesia pada tahun 2030, yang diyakini akan menjadi satu dari tujuh kekuatan ekonomi dunia. Jadi, pergantian kurikulum adalah untuk memenuhi kekuatan SDM Indonesia yang handal.
Pembenahan Pendidikan
Saya tidak terlalu tertarik kapan kurikulum berubah dan kenapa harus berubah, selain memakan waktu, cenderung tidak produktif.
Yang lebih penting dan mendesak bagi kita adalah bagaimana stakeholder pendidikan bangsa, apakah mereka sudah mengerti betul dan karena itu membuat suatu konsep pendidikan yang benar-benar mengarahkan generasi bangsa pada kemandirian, kualitas, dan kemajuan. Jangan sampai, dugaan publik bahwa pergantian kurikulum hanya untuk kepentingan sesaat betul-betul terjadi.
Nah, terkait untuk bagaimana melakukan pembenahan pendidikan yang komprehensif dan efektif, maka inilah yang paling penting untuk dibahas. Apalagi, rencana pergantian kurikulum ini telah sampai pada kata sepakat dari beberapa kementerian; Kemenag, Kemendigbud, Kemenpora, dan Kemenko Kesra. Jadi, sangat mungkin, rencana ini masih bisa kita harapkan kualitas dan hasilnya.
Berbicara pembenahan pendidikan, yang paling mendasar adalah kurikulum. Karena ruh dari pendidikan adalah kurikulum itu sendiri. Disinilah perlunya pemerintah membuat kurikulum yang akomodatif dan solutif.
Yang saya maksud akomodatif adalah kurikulum yang memungkinkan pelajar di seluruh Indonesia mampu mengembangkan potensi lokalnya untuk membantu pemerintah daerah tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera.
Misalnya, untuk wilayah Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pemerintah harus memberikan ruang bagi pelajar-pelajar di sana memiliki minat, skill, dan kemampuan mengembangkan potensi daerahnya.
Mulai dari bagaimana menambang batu bara yang baik, membuka areal perkebunan untuk pengembangan agribisnis kelapa sawit dan sebagainya, sehingga 2030 di Sangatta tidak perlu ada lagi perusahaan asing yang mengeksplorasi mutiara hitam Borneo, cukup anak-anak Indonesia yang di Sangatta. Dengan demikian kekayaan alam Indonesia akan riil bermanfaat langsung bagi kehidupan bangsa dan negara.
Mungkin ide ini terlampau jauh untuk sebuah rencana kurikulum baru, tetapi yang tidak boleh dilupakan itulah yang harus diupayakan pendidikan bangsa. Jika tidak, maka selamanya pendidikan kita, secanggih apapun kurikulumnya, tetap akan menghasilkan output yang bermental kerdil, lemah iman, dan kalah bersaing dengan pendidikan asing.
Prioritas Kader Bangsa
Kurikulum yang akomodatif dan solutif itu sangat mendesak dan paling dibutuhkan negeri ini. Karena kurikulum ini telah disepakati oleh setidaknya empat kementerian, hendaknya benar-benar menjadi sejarah perubahan kurikulum paling sukses untuk mempersiapkan keunggulan kader bangsa.
Secara garis besar, masalah yang harus bisa diselesaikan oleh kader bangsa masa depan dan sangat mungkin diupayakan melalui perubahan kurikulum pendidikan yang akan datang adalah: 1) Keimanan dan Ketakwaan. 2) Keamanan dan Kesatuan NKRI. 3) Kesejahteraan. 4) Keterampilan. 5) Kemandirian dan Kewirausahaan.
Keimanan dan Ketakwaan akan mendorong terciptanya kultur jujur, sehingga tidak ada lagi budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian negara akan aman, sehingga keutuhan NKRI dapat terus dipertahankan. Jika keutuhan NKRI sudah tidak menghadapi ancaman, tentu kesejahteraan akan menjadi target bersama seluruh rakyat Indonesia.
Kekuatan untuk menjadi negara yang sejahtera dengan sendirinya akan mereduksi hal-hal yang tidak perlu seperti yang selama ini terjadi. Misalnya debat di media, saling lempar kritik di media, sehingga media nasional juga tidak menjadi media yang membuat rancu fakta, sebaliknya ikut mendorong pertumbuhan kualitas SDM Indonesia yang memiliki keterampilan unggul (berdaya saing), dan memiliki mentalitas usaha yang handal. Dengan demikian, maka kemajuan bangsa bisa dikatakan sudah di depan mata.
Terakhir, yang saya maksud dengan solutif adalah pemerintah menyiapkan kondisi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kader bangsa. Jangan sampai perombakan total kurikulum tidak diikuti dengan aturan tegas yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara umum, yang hari ini dibanjiri oleh berbagai macam budaya yang seringkali mengancam moralitas generasi bangsa.
Pemerintah melalui Kemenkominfo misalnya, harus benar-benar menjamin penyelenggaraan program bebas akses internet nasional yang sehat, steril, dan edukatif.
Termasuk menyehatkan tayangan televisi, mulai dari acara talkshow hingga film yang tidak menguatkan moral anak negeri, termasuk iklan yang tayang ke publik. Tanpa itu, maka sama saja, kita setiap hari mencuci sepatu di kala siang, namun kemudian menceburkannya kembali di saat malam tiba.[]
[IMAM NAWAWI, penulis adalah kolumnis.
