 |
| Ilustrasi acara sosialisasi upaya pencegahan bahaya Narkoba di Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat, Rabu, 18 Oktober 2017 (Foto: limo.depok.go.id) |
DEPOK - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengungkapkan hasil survei yang dilakukan sejak lima tahun lalu bahwa sebanyak 93,7 persen siswi SMP dan SMA di Kota Depok mengaku sudah tidak perawan.
Hal itu diungkapkan terkait pernyataan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid yang menyatakan, 70 persen siswi SMP di Kota Depok sudah tidak perawan.
"Kami sudah umumkan survei lima tahun lalu bahwa sebanyak 93,7 persen siswi SMP dan SMA di Kota Depok mengaku sudah tidak perawan. Jadi apa yang diungkapkan Bu Nur Azizah itu mendekati kebenaran," ujar Ketua Komnas PA, Ariet Merdeka Sirait dengan sejumlah wartawan di Kota Depok seperti dilansir Republika, Rabu (23/12).
Menurut Arist, dari angka 93,7 persen tersebut, sebanyak 61,2 persen di antaranya mengaku memilih aborsi atau menggugurkan kandungan.
"Survei di beberapa wilayah dengan sampling sekira 4.700 siswi SMP dan SMA. Jadi jika diturunkan persentase itu atau yang dilansir di Kota Depok itu dibenarkan dengan angka itu," tegasnya.
Dia mengutarakan, angka persentase yang dikatakan Nur Azizah yakni 70 peren itu mirip dengan data Komnas PA.
"Hanya memang jumlah samplingnya berbeda. Dari data kami, bahkan 97 persen lebih itu mengaku pernah nonton pornografi. Jadi perilaku seks remaja di Kota Depok itu sesuai angka-angka itu. Makanya perlu diantisipasi. Hasil survei tersebut sangat miris dan mengerikan bagi masa depan anak," jelas Arist.
Untuk itu, lanjut Arist, pihaknya selalu mengkritik klaim Kota Depok sebagai Kota Layak Anak dengan beragam penghargaan yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
"Faktanya Kota Depok tidak layak anak, tapi selalu dibantah. Apalah gunanya mengatakan, Depok Kota Layak Anak, Kota Ramah Anak dan sebagainya tapi perilaku penyimpangan seks anak dan korban kekerasan anak masih banyak terjadi," tuturnya.
Arist menegaskan, dengan temuan tersebut, maka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok bukan lagi pada level darurat namun sudah masuk kategori abnormal.
"Kami berharap Pemkot Depok bersungguh-sungguh mengurus dan memperhatikan masa depan anak-anak, jangan hanya mengejar penghargaan saja. Jangan ada lagi kekerasan terhadap anak, jangan ada lagi anak-anak jadi pengemis dan anak jalanan. Cegah pergaulan seks bebas di kalangan anak-anak," harapnya.
Diutarakan Arist, langkah yang harus segera dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan yang berakar pada kebutuhan masyarakat.
"Penyuluhan dilakukan di pendidikan, lingkungan sekolah dan melalui sarana teknologi. Tak ketinggalan pentingnya peran orang tua dan keluarga terdekat," ucapnya.
Sebelumnya, aggota DPR di Komisi VIII dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid mengungapkan 70 persen siswi SMP di Kota Depok sudah tidak lagi perawan.
"Ini sangat menyedihkan bagi para orang tua," kata Nur Azizah dalam acara Diseminasi Pembatalan Pemberangkatan Haji Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2020 di Kota Depok, Selasa (22/12).
Menurut Nur Azizah, banyaknya kasus remaja putri di Kota Depok sudah tidak perawan harus segera diatasi karena hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab angka perceraian cukup tinggi di Kota Depok.
"Orangtua memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatasi anak-anak terjerumus pergaulan seks bebas. Ini harus segera di atasi agar generasi muda Kota Depok berakhlak mulia," tutur anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kota Depok dan Kota Bekasi ini.
Dia menekankan bahwa pendidikan agama yang kuat dapat mengatasi remaja di Kota Depok terlibat dalam pergaulan seks bebas.
"Ini jadi pekerjaan rumah Pemkot Depok untuk lebih ketat mengawasi lingkungan dan juga perlu pengawasan orangtua terhadap putra dan putrinya dalam penggunaan gadget dan saat berselancar di dunia maya," pungkas Nur Azizah yang juga istri mantan wali kota Depok, Nur Mahmudi Ismail.
