Anarkisme yang terjadi sebenarnya juga tidak selalu karena masalah serius, beberapa di antaranya adalah karena perkara-perkara biasa. Namun demikian entah itu masalah biasa atau masalah serius, hari ini semuanya bermuara pada anarkisme.
Tragedi di Kabupaten Mesuji, Lampung, adalah contoh anarkisme karena dipicu hal biasa –disebut-sebut selisih soal lahan- yang menyulut terjadinya bentrokan antar warga. Sementara yang terjadi di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah contoh anarkisme karena masalah serius. Usaha tambang di Bima ini dinilai warga kurang kontributif dalam perwujudan kesejahteraan warga selain juga masalah legalitas.
Masalah seperti itu boleh dikatakan hampir merata di seluruh Indonesia. Aksi terbaru yang juga menuntut kesejahteraan juga terjadi di Jawa Barat. Aliansi buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bergabung menggelar unjuk rasa dengan melumpuhkan aktivitas produksi kawasan industri setempat.
Aksi yang menyebabkan lumpuhnya jalur tol Cikampek hingga mencapai panjang 12 Km itu dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi segera menandatangani kesepakatan UMK (Upah Minimum Kabupaten) 2012 bersama perwakilan serikat pekerja masing-masing.
Jelas kasus-kasus seperti itu juga berpeluang terjadi di daerah-daerah lain, termasuk Kalimantan Timur. Apalagi secara sosio-ekonomi, misalnya, Kaltim memiliki asset yang sama dengan Kabupaten Bima, yaitu usaha tambang.
Kaltim sendiri sebenarnya juga tidak dalam posisi aman. Ada dua masalah serius yang dihadapi Kaltim. Pertama, soal pembantaian orang utan. Kedua, hampir sama dengan Bima adalah penertiban usaha tambang. Boleh jadi jika Kaltim gagal melakukan langkah-langkah konkrit dalam mengantisipasi letupan demo massa, kasus seperti di Bima mungkin juga akan terjadi di Kaltim.
Kita semua, warga Kaltim, tentu tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Cukuplah kita mengambil peristiwa Bima sebagai bahan pelajaran untuk mengelola tambang dengan baik. Baik dalam pengertian hasil tambang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga Kaltim.
Pemprov Kaltim tidak boleh lengah dalam memenuhi hak warganya. Sebaliknya harus mengasah kepekaan sebaik mungkin agar jangan sampai terjadi konflik yang tidak perlu. Bima memanas karena Pemkab Bima dalam hal ini bupati lambat dalam merespon aspirasi warganya.
Bahkan apa yang dilakukan oleh bupati Bima terbilang cukup ironis. Menteri ESDM adalah salah satu pihak yang menyayangkan langkah yang diambil oleh Ferry Zulkarnaen yang baru mau mencabut izin pertambangan PT SMN, setelah massa merusak kantor bupati. Benar-benar sangat terlambat.
Segerakan Kebijakan Pro-Rakyat
Dalam sejarahnya atau setidaknya dalam benak warga secara umum, terkhusus jika dibandingkan dengan riwayat Provinsi Kalimantan lainnya, Kaltim adalah propinsi yang paling kondusif bagi warganya.
Oleh karena itu, pemprov Kaltim harus segera melakukan langkah-langkah nyata untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan. Jika kerusuhan sampai tejadi, selain akan menodai sejarah damai Kalimantan Timur pada saat yang sama juga akan merubah situasi sosial-keamanan Kaltim menjadi sangat mencekam. Hal itu tentu akan sangat merugikan semua pihak.
Kita tidak boleh merasa Kaltim aman-aman saja. Kondisi bangsa yang kian hari kian marak dengan kerusuhan, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap daerah yang lain, tidak terkecuali Kaltim sendiri.
Kalau kita data dengan teliti, jika warga marah maka apapun akan diserang. Jangankan kantor bupati, aparat keamanan sendiri, bahkan kantor polisi pun akan menjadi sasaran amuk massa. Lihat saja yang telah terjadi di Tulangbawang, dimana sekitar 20 orang warga yang merasa kecewa terhadap proses hukum menyerang markas polisi.
Insya Allah akan lain ceritanya, jika pemerintah mau mendengar aspirasi warganya. Duduk bersama untuk menyatukan asa dan rasa bersama warga, menampung segala keluh kesah mereka. Rumusnya sederhana, jika pemerintah berhasil memegang perut rakyat maka rakyat akan taat.
Sebaliknya, jika pemerintah gagal memegang perut rakyat maka mereka pun akan membuat pemerintah sekarat. Bayangkan jika kasus seperti itu merata di setiap propinsi, hancur-leburlah negeri ini. Kondisi seperti itulah yang terjadi di Perancis pada abad pertengahan silam.
Sejahterakan Rakyat
Pekan lalu saya mengangkat soal SDN 007 Lempake yang terendam banjir selama 3 bulan karena pengelolaan tambang yang tidak baik. Hal ini harus segera diselesaikan, kalau tidak, boleh jadi ini akan menjadi bom waktu. Apalagi jika kondisi serupa juga terjadi di daerah lain.
Sebut saja banjir yang melanda Desa Santan. Hampir sebulan banjir belum juga surut menggenangi Desa Santan Tengah, Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini. Puluhan tahun kampung ini digenang banjir tapi tak pernah ada perhatian serius dari pihak terkait baik pemerintah maupun instansi yang berwenang.
Masalah-masalah seperti ini harus segera diselesaikan. Belum lagi soal listrik yang tak pernah mampu bertahan 24 jam di banyak tempat. Juga menjadi PR pemprov untuk segera menuntaskannya.
Prinsipnya, sejahterakan rakyat maka pejabat akan kaya dan selamat. Jika pemerintah menyengsarakan rakyatnya maka pejabat akan kaya lalu sekarat. Cukuplah apa yang terjadi pada beberapa kepala Negara di Timur Tengah belakangan ini yang banyak digugat oleh rakyatnya sendiri menjadi pelajaran bagi kita semua.
Menarik apa yang pernah dilakukan pemerintah Kutai Kartanegara di awal tahun 2001 yang memberikan beasiswa bagi seluruh siswa bahkan mahasiswa di Kutai Kartanegara. Bukan hanya yang menuntut ilmu di Kaltim, dimanapun diberi fasilitas beasiswa. Meskipun masih dalam skala terbatas. Pemprov Kaltim pun saya lihat juga punya perhatian serius terhadap pendidikan.
Apabila pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan rakyat, maka Kaltim Indah Kaltim Damai akan tetap terpelihara. Dan, pada saatnya nanti Kaltim akan menjadi prototype propinsi terbaik, terindah, teraman di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Semoga.[KTC]
*Imam Nawawi adalah kolumnis tetap rubrik Coffe Break Anak Kaltim www.kaltimtoday.com dan mantan Pengurus Daerah Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kutai Kartanegara, Kaltim
