SAAT ini, utang Indonesia telah sampai pada angka Rp. 1.975 triliun rupiah (Republika, 2/11). Angka yang sangat luar biasa. Tetapi anehnya, dengan hutang sebesar itu, bangsa ini tetap tidak mengalami kemajuan signifikan.
Bahasan utang luar negeri Indonesia mencuat ke permukaan setelah Dipo Alam sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 592/Seskab/XI/2012, tentang pembatasan utang luar negeri yang membebani APBN/APBD per 1 November 2012.
Tetapi bukan Indonesia namanya kalau tidak aneh. Surat Edaran itu sudah sangat terlambat. Bak film India, SE itu laksana polisi yang selalu tiba ke TKP setelah masalah tuntas. Dengan kata lain, SE itu bak pahlawan kesiangan. Bagaimana tidak, SE itu terbit ketika UU APBN 2013 telah resmi disahkan.
Dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa SE itu hanyalah basa-basi belaka. Seperti banyak disayangkan publik saat ini, pencitraan politik masih menjadi manuver pemerintah dalam menarik simpati dari rakyat.
Jika pemerintah serius ingin membatasi utang luar negeri, semestinya SE itu hadir sebelum pembahasan dan pengesahan RUU APBN 2013, sehingga tujuan mulia untuk mengatasi ketergantungan dari utang dapat diwujudkan secara nyata. Tetapi, nampaknya tidak demikian adanya. Berhutang tetap lebih favorit daripada memberdayakan potensi negara.
Dahulu, A. Tony Prasetiantono, dalam bukunya “Agenda Ekonomi Indonesia” telah memberikan gambaran jelas, bahwa sejak 1995 pemerintah sudah sangat cenderung terhadap opsi berhutang, karena mendapatkan kepercayaan dari para kreditur, termasuk Bank Dunia. Tetapi, para pengamat ekonomi dalam negeri kala itu, cukup kuat mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dengan utang (hlm. 225).
Ironisnya, “minat” para kreditor (baik negara maupun lembaga donor) masih besar untuk menyorongkan pinjamannya kepada Indonesia melalui forum Consultative Group on Indonesia (CGI).
Bahkan, Bank Dunia senatiasa memberi rekomendasi dalam jumlah yang semakin meningkat. 1994 Indonesia mendapat utang sebesar 5 miliar US$, kemudian 1995 Indonesia diberi utang sebesar 5,2 miliar US$.
Ternyata, opsi berhutang masih tetap “favorit” hingga sekarang. Kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh Bilal Ramadhan. Staf khusus Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa kita (Indonesia) berhutang tidak masalah, asalkan bunga utangnya kecil.
“Saya dengar pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) bunganya kecil hanya satu persen. Menurut saya ini lebih baik diambil daripada kita menggunakan pinjaman dari pasar yang bunganya besar sekitar lima persen,” demikian paparnya seperti dilansir Republika (2/11).
Mari kita hitung secara sederhana. Jika Indonesia berhutang sebesar 700 triliun rupiah kepada asing dengan bunga satu persen per-tahunnya. Maka Indonesia harus membayar bunga utang itu sebesar 7 triliun rupiah per-tahunnya. Bayangkan jika 700 triliun itu dicicil selama 30 tahun. Tentu bunga utang yang harus dibayar rakyat cukup besar, yakni 210 triliun rupiah!.
Padahal, jika pemerintah mempunyai program pembangunan infrastruktur nasional misalnya, angka 210 triliun itu cukup untuk membangun jalan Tol Trans Sumatera-Jawa-Bali. Bayangkan, jika Indonesia mempunyai jalan Tol Trans Sumatera-Jawa-Bali. Ledakan ekonomi akan terjadi sangat dahsyat.
Negeri Budak
Berhutang tentu bukan aib. Setiap orang pasti adakalanya membutuhkan utang untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi, dalam konteks Indonesia, berhutang bukan lagi kebutuhan, tetapi sudah menjadi gaya pemerintahan demi pemerintahan.
Memang kita tidak bisa pungkiri, Belanda sebagai penjajah negeri ini tidak saja meninggalkan luka menganga, tetapi juga memaksa negeri ini membayar hutang Belanda yang kala itu berjumlah lebih dari 1 Miliar dolar AS. Jadi, sejak lahirnya, bangsa Indonesia, sudah mewarisi hutang Belanda.
Seiring berjalannya waktu, ternyata utang belum bisa diatasi. Sebaliknya, dari orde lama, orde baru, hingga reformasi, pemerintah selalu menambah utang baru. Jadi, dari mana utang bisa lunas, jika belum selesai cicilan utang lama, pemerintah sudah mengambil utang baru. Dan, seperti kita pahami, utang yang terlampau banyak akan menjadikan negeri ini tersandera kepentingan pemodal.
Kita harus paham dengan benar bahwa perbudakan pada 14 abad silam bukan karena kalah perang, tetapi karena banyaknya orang yang terjerat hutang dan tidak mampu membayarnya. Singkat kata, apalagi yang bisa diharapkan dari orang yang berhutang, maka rela atau tidak, secara otomatis ia harus menyerahkan dirinya kepada pemodal untuk dijadikan budak.
Nah, apakah Indonesia akan mengalami apa yang dialami oleh banyak manusia pada 14 abad silam?
Jika Indonesia tidak menghentikan utang luar negeri, dan tangkas dalam menjalankan program pemulihan eknomi bangsa dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa membayar utang negara secara efektif dan simultan, maka boleh jadi ramalan Amin Rais di masa-masa awal reformasi silam akan terwujud. Dimana Indonesia akan menjadi negara yang penduduknya menjadi budak di negeri sendiri.
Terjajah
Kolonialisme dan imperialisme dengan cara militer kini sudah tidak berlaku. Selain memakan biaya besar, orang saat ini sudah tidak lagi hobi dengan yang namanya perang, sebagaimana dipertontonkan antar negara Eropa pada Perang Dunia I dan II.
Tetapi bukan berarti kolonialisme dan imperialisme telah hilang dari muka bumi. Ia tetap ada, bahkan lebih lembut dalam tampilan, tapi sangat mencekik dalam kehidupan. Inilah era baru, penjajah menjajah negeri kita bukan dengan senjata, tetapi ekonomi.
Prof. Dr. Dawam Rahardjo dalam bukunya, “Nalar Ekonomi Politik Indonesia” menyebutkan bahwa Indonesia masih sangat terjajah secara ekonomi. Hal ini tidak lain, karena praktik ekonomi kita masih bercorak kolonial.
Corak kolonial ekonomi itu bisa dilihat dalam tiga hal. Pertama, Indonesia pada dasarnya masih menyerahkan pengelolaan sumber daya alamnya kepada asing dan belum melakukan pengolahan pengolahan sendiri oleh organisasi ekonomi nasional. Mau bukti, silakan saja jalan ke Sangatta, Tenggarong, Bontang, dan Berau, lihat perusahaan apa yang mengelola tambang bumi kita di bumi Borneo itu!
Kedua, Indonesia masih mengekspor bahan mentah dan belum mampu menghasilkan barang yang telah diolah sendiri. Ketiga, Indonesia masih menjadi ajang pemasaran produk-produk impor barang jadi dari negara-negara industri maju. Pantas jika kemudian kebijakan pemerintah seringkali tidak membela kepentingan dan hak rakyat.
Bangkit Bersama
Indonesia bebas utang, why not! Bagaimana caranya? Sama seperti masa penjajahan militer, semua elemen bangsa bersatu padu melawan angkatan bersenjata Belanda. Hari ini, kita harus bersatu padu membangun kekuatan ekonomi. Inilah masa dunia baru, era Global Economic War.
Oleh karena itu, sudah tidak selayaknya orang Indonesia bangga menjadi kaya dengan menjadi budak asing, yang pada saat yang sama juga menindas bangsa sendiri. Ini yang harus diperbaiki. Tetapi jelas pilihan ini sangat tidak seksi bagi mereka yang telah menikmati bisnis dengan produk luar negeri yang laku keras di Indonesia.
Kasus mobil Esemka yang sempat booming, hingga kini belum menampakkan hasilnya. Selain masih banyak mengundang perdebatan, rakyat Indonesia umumnya sangat gemar dengan mobil-mobil buatan luar negeri. Jika ini terus berlanjut, sampai kapanpun kita akan terus memandang rendah produk anak bangsa sendiri.
Secara operasional, pemerintah harus prioritas untuk memberikan kredit seluas-luasnya kepada lapisan masyarakat tidak mampu. Mereka inilah yang sebenarnya bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini, bukan para konglomerat. Mengenai sistem kendali dan keandalan, pemerintah harus melibatkan ulama untuk mengawal mereka agar bermental jujur, ulet, dan tangguh.
Tanpa langkah konkrit seperti itu, maka siapapun pemerintahnya, Indonesia pasti akan mengambil terus-menerus opsi utang. Karena rakyat tidak produktif, penguasa bermewah-mewah, pengusahanya serakah, dan penegak hukumnya lemah, maka apa lagi yang bisa diharapkan?
Jadi, prioritaskan rakyat dalam pembangunan ekonomi, libatkan mereka secara massal dan kolossal, niscaya negeri ini akan jaya kembali. Jika tidak, maka kita sedang menggali lubang kubur sendiri dengan banyak utang!.
__________
IMAM NAWAWI, penulis adalah kolumnis.
