Momentum Membangun Bangsa
















INDONESIA, merah darahku | Putih tulangku | Bersatu dalam semangatmu | Indonesia, Debar Jantungku | Getar Nadiku |

Itulah sebagian lirik lagu yang sangat populer pada tiga dekade lalu. Sebuah lagu yang sering dilantunkan saat peringatan HUT RI 17 Agustus setiap tahunnya. Sebuah lagu yang menyatakan kesatuan jiwa dan raga seluruh rakyat Indonesia untuk membela dan membangun bangsa dan negara demi cita-cita mulia kemerdekaan.

Seperti realita yang selama ini terjadi, kita harus mengakui masih belum cerdas dalam menangkap momentum untuk membangun bangsa. Momentum demi momentum berharga untuk perbaikan kondisi bangsa seringkali dibiarkan berlalu begitu saja.

Sebagian pihak mungkin masih sempat memanfaatkan momentum, tetapi jangkauan efeknya tak lebih dari diri dan golongannya semata, bukan untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

Dua momentum sangat berharga yang terjadi secara bersamaan di tahun ini nampaknya tidak begitu dipedulikan. Padahal, kedua momentum itu yakni Ramadhan dan HUT Kemerdekaan adalah momentum terpenting bagi sejarah dan kelangsungan masa depan bangsa.

Dari aspek historis, Ramadhan dan Kemerdekaan adalah fakta sejarah yang membuktikan kekuatan dan semangat bangsa Indonesia untuk merdeka. Dari aspek futurologi, seharusnya bangsa ini benar-benar mampu melakukan refleksi mendasar terhadap semangat kemerdekaan bangsa Indonesia untuk bersama-sama bersinergi bahu membahu membangun bangsa.

Kita juga harus mengakui. Setidaknya secara umum, kita, penduduk negeri ini tak terkecuali elit bangsa, tidak lagi bergairah dan asyik menyanyikan ‘lagu-lagu langit’ dengan merangkai kalimat-kalimat normatif dalam merespon masalah kebangsaan. Tetapi beranjak dari normativitas-formalitas menuju aksi nyata di lapangan. Atau saya lebih suka menyebutnya dengan istilah ‘menari di atas bumi’.

Sejatinya anggota DPR di seluruh Indonesia punya otoritas untuk melakukan itu. Secara logika, mereka dipilih untuk mewakili aspirasi rakyat. Artinya, ketika mereka duduk sebagai legislator di berbagai jenjang, berkewajiban memperjuangkan amanat rakyat. Apabila fungsi hakiki dari demokrasi yang paling mendasar ini diabaikan, maka kesemerawutan tata negara di Indonesia tidak akan berubah dan malah akan semakin terpuruk.

Begitu pula dengan para eksekutif. Kita tentu berharap sudah saatnya mereka itu kembali melihat konstitusi negara yang paling mendasar. Bahkan merujuk kebijakan yang akan dibuat benar-benar dari sumber hukum yang  sudah disepakati; Pancasila. Dengan cara seperti itu parameter untuk mengukur kemajuan bangsa akan semakin jelas dan kredibel.

Contoh, pemerintah sering sekali mengklaim bahwa ada banyak kemajuan dalam banyak bidang di Indonesia. Angka kemiskinan menurun, tingkat pendapatan perkapita meningkat, pengangguran menurun, dan sebagainya.

Sekarang, coba gunakan sila ke-lima Pancasila sebagai parameter; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adakah seluruh bangsa Indonesia sejahtera? Kalau faktanya tidak, lalu ukuran kesuksesan pemerintah itu di dasarkan pada apa, bukankah dasar negara kita Pancasila?

Tugas yang tidak kalah beratnya juga dihadapi oleh mereka yang terjun di negeri ini sebagai wakil Tuhan dengan mengambil peran sebagai penegak hukum.

Para hakim dalam ilmu hukum diklaim sebagai wakil Tuhan. Oleh karena itu dalam setiap persidangan, hakim harus dipanggil dengan sebutan "Yang Mulia". Sebuah panggilan yang sangat tinggi untuk seorang manusia. Tetapi karena profesinya sebagai hakim, panggilan itu pun dianggap layak untuk disandangnya.

Tentu itu bukan sekedar sebuah panggilan biasa. Hal itu untuk mengingatkan agar hakim benar-benar mampu berbuat adil dalam menetapkan keputusan. Tetapi apa yang terjadi, justru di momentum Idul Fitri, dua hakim Ad hoc pengadilan Tipikor tertangkap tangan dalam transaksi haram di ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Ini menyedihkan.

Sinergi Kembali 
Itulah masalah yang terus melanda negeri ini. Perjalanan waktu belum menunjukkan adanya kabar gembira bagi kelangsungan kehidupan bangsa di masa-masa mendatang. 

Belum lagi kalau kita menengok jumlah utang negara yang tiap saat kian bertambah. Sementara elit bangsa hari ini sedang sibuk membahas kandidat presiden 2014. Sebuah bahasan yang tidak layak dan terlampau dipaksakan di tengah carut marutnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kita.

Bukan hanya karena masih menyisakan interval waktu dua tahun lagi, secara substansial negeri ini tidak benar-benar sedang membutuhkan sosok presiden, tetapi perubahan sistem tata negara. Sebuah sistem yang harus dibangun dengan kembali mengadopsi secara total semangat historis kemerdekaan sekaligus mengacu secara utuh pada penerapan nilai dasar kenegaraan Indonesia yakni Pancasila.

Para elit bangsa tidak lagi harus bermain dalam ranah utopia dengan membangun citra politik dan sebagainya, yang intinya palsu dan rekayasa. Legislator juga tidak lagi puas hanya dengan membawakan ‘lagu-lagu langit’ saat seminar dan konferensi pers. Tetapi harus aktif bersama rakyat memperbaiki kondisi bangsa.

Begitu pula dengan para praktisi hukum di negeri ini. Hendaknya mampu mengembalikan akal sehatnya dengan bangga menjadi wakil Tuhan. Sebab hanya dengan menjadi wakil Tuhan gelar “yang Mulia” itu tetap layak disandang dan akal sehatnya akan berfungsi dengan baik.

Tanpa itu, jabatan hakim tidak lagi pantas di sandangnya. Karena hakim secara filosofis bermakna orang yang bijaksana, yang setiap ucapan dan keputusannya di dasarkan pada ilmu, bukan ego apalagi pretensi pribadi yang cenderung membunuh nurani dan membutakan akal sehat.

Momentum berharga bagi bangsa ini yang baru saja kita lalui bersama, hendaknya mendorong setiap jiwa dari seluruh elemen bangsa, pejabat, rakyat, pengusaha, atau siapapun untuk melakukan suatu gerakan perubahan dengan sinergi kembali membangun bangsa. Sinergi dalam pengertian kembali kepada konstitusi negara, bersatunya secara utuh pejabat-rakyat, dan merealitanya dasar negara dalam pembangunan negara.

Apabila pemerintah tidak memiliki rencana seperti itu, maka sebenarnya negara ini untuk siapa? Mustahil kemerdekaan bangsa ini diperoleh tanpa pengorbanan harta bahkan jiwa dari rakyat Indonesia. Ingat, pemilik sejati negeri ini adalah rakyat.

Keberhasilan pembangunan negara ke depan tidak bisa diukur dari seberapa banyak jumlah konglomerat, tetapi sejauh mana rakyat Indonesia secara keseluruhan yang hidup maju dan sejahtera. Tanpa sinergi dengan rakyat, apapun program di negeri ini pasti akan berujung pada masalah dan kesemrawutan.

Bukan Utopia
Melakukan sinergi kembali antara pejabat-rakyat bukanlah hal yang mustahil atau utopia. Hal itu jika ditinjau secara historis-normatif NKRI itu sendiri. Hanya satu hal yang dapat menjawab sinergi itu bisa atau tidak terwujud, yakni niat dari seluruh elemen bangsa. Dalam hal ini, rakyat tentu sangat mendambakan. Sekarang, kembali pada elit negara, mau atau tidak.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki fungsi dan otoritas membuat kebijakan, dan bentuk penghormatan terhadap para pahlawan bangsa, elit negara mestinya langsung melakukan inisiatif untuk memulai gerakan sinergi kembali dengan rakyat. Dengan tidak lagi mementingkan apapun dalam pembangunan ini selain kesejahteraan rakyat.

Dua tauladan utama yang bisa dijadikan rujukan utama para elit bangsa untuk melakukan pembangunan bangsa yang lebih baik ke depan. Yaitu meneladani sifat negarawan dari Nabi Yusuf yang riwayat hidupnya diklaim oleh Allah sebagai sebaik-baik riwayat. Kemudian meneladani sifat kemuliaan dari Nabi Muhammad saw.

Akal sehat kita harus bekerja dengan baik. Kedua Nabi itu bukan tokoh film laga atau sosok manusia yang direkayasa. Keduanya adalah dua sosok manusia biasa, layaknya kita hari ini, tetapi mereka sanggup berdiri di atas kebenaran dengan mengutamakan rakyat di atas segala kepentingan.

Di sisi lain, keduanya juga mampu memposisikan diri dan keluarga sebagai pelayan bagi bangsa dan negara, sekalipun mengemban jabatan tinggi dan penting dalam pemerintahan.

Lebih dari itu keduanya tidak melihat jabatan sebagai kesempatan mengeruk kekayaan bagi diri dan keluarga, apalagi berencana membangun dinasti kekuasaan dengan menjadikan politik sebagai mata pencaharian. Keduanya benar-benar meneladani perjalanan Nabi Daud sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, sebagaimana terangkum dalam ayat suci Al-Qur’an Surah 38 ayat 26.

Daud diangkat sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi untuk menjadi pelaku hukum Tuhan di antara umat manusia dengan kebenaran dan tidak melakukan apapun atas dasar hawa nafsu yang dapat menyeretnya ke lubang kesesatan yang berujung pada siksa yang pedih.

Kini, semua kembali kepada elit bangsa. Hendak meraup keuntungan dunia-akhirat yang Allah janjikan atau menenggelamkan diri dalam kenikmatan sesaat kemudian menjerumuskan diri pada siksa akhirat. Semua kembali pada akal sehatnya masing-masing. Pantas jika kemudian pepatah mengatakan bahwa, orang cerdas mengerti cukup dengan isyarat. Tetapi orang bodoh tidak tergerak meskipun dengan perintah sekalipun.

Semoga momentum Ramadhan dan Kemerdekaan menyadarkan hati kita bersama untuk sinergi membangun bangsa dan negara. Apalagi kita telah melakukan amal terbaik dalam kemanusiaan, yakni saling memaafkan. Jika tidak sekarang, kapan lagi?

IMAM NAWAWI

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel